Jujur sebelumnya saya kurang mengikuti diskografi band asal Islandia ini. Untuk menikmati kegalauan Post-rock saya terlanjur terbiasa memilih Godspeed You! Black Emperor, Snowman, atau Explosions in the Sky. Namun ramainya pergunjingan mengenai album baru bertitel Inni di kancah musik dunia, juga ulasan-ulasan positif tentang Inni di berbagai media musik seperti Pitchfork, akhirnya membuat saya penasaran dan memaksa saya mendengarkan band asal Islandia bernama Sigur Ros. Sebuah band yang sudah melanglang buana sekian lama, selalu mendapat sorotan positif dari kritikus musik, dan menghasilkan fanbase luar biasa hingga penggemar band ini bertebaran di seluruh penjuru dunia. Praktis ulasan saya ini akan menghasilkan tomat busuk yang dilemparkan fans berat Sigur-Ros pada saya.

Lemparan tomat busuk akan saya dapat, karena pendapat saya mengenai Sigur Ros, barangkali akan terkesan sangat subyektif. Menurut saya Sigur Ros adalah “versi lebih ramah dari Post-Rock.” Jika kebanyakan band-band post-rock mempermainkan perasaan Anda dengan lagu-lagu berdurasi panjang serta dengan ramuan pakem Quiet-hard-silent-noise-hard-quiet. Maka Sigur-Ros lebih ramah dengan durasi lagu yang masih bisa ditolerir antara 5-10 menit, paling panjang 15 menit. Tidak seperti Godspeed You! Black Emperor yang betah mempermainkan perasaan dengan lagu berdursi 20-30 menitnya. Dalam hal komposisi musikal pun Sigur Ros memiliki ciri khas tersendiri dari band lain. Explosions in the Sky bermain di komposisi yang mengawang, didominasi permainan petikan gitar ber-delay. Lalu Godspeed mengembangkan atmosfer post-rock yang mencekam dengan berbagai instrument konvensional ditambah orkestrasi Cello, Biola, Glockenspiel, dan berbagai loop. Kemudian Snowman membuat musiknya berkesan horror dan mencekam dengan pemilihan nada-nada dan ritmis primodial dan purba. Sementara itu Sigur Ros lebih berkutat dalam ambience untuk komposisi musikalnya, hingga didapat kesan megah dalam musik yang mereka bawakan. Baiklah seperti saya bilang di atas, pendapat saya ini terkesan subyektif. Namun keramahan Sigur Ros ini terbukti dengan diterimanya mereka oleh kalangan mainstream, serta begitu banyaknya penggemar mereka.

Inni yang dirilis pada akhir tahun 2011 lalu adalah sebuah double album berisi 2 CD, album ini adalah album live pertama yang dibuat Sigur Ros dan dirilis setelah band itu vakum untuk beberapa lama. Dari segi sound Inni memang memukau, ketika mendengar tiap lagu yang ada seolah kita tengah hadir dalam konser saat lagu dalam rekaman ini dibawakan. Pertanda mixing yang berhasil. Tepuk tangan riuh saat intro atau outro lagu membuat saya menebak-nebak berapa jumlah orang yang hadir dalam konser tersebut. Pendengar akan dibawa mengawang dalam ambience dengan trek-trek seperti Svefn-g-Englar, Hoppipola, Inní mér syngur vitleysingur, atau All Alright. Judul lagu terdengar aneh? Memang Sigur Ros menggunakan bahasa Islandia untuk lagu-lagunya, bahasa yang tidak terlalu populer didunia.

Untuk mengamini perihal post-rock, para penggiatnya biasa menggunakan teori Marshall McLuhan tentang “The Medium is the message.” Bahwa pesan tidak melulu harus berupa bahasa atau kata. Itulah yang menyebabkan post-rock menjadi musik tanpa lirik lagu, sebab musik atau medium itu sendiri sudah berupa sebuah pesan yang hendak disampaikan sang composer musik, tidak perlu ditambah interpretasi lirik. Ini pula yang menyebabkan saya berpendapat Sigur Ros adalah versi lebih ramah dari post-rock, sebab mereka memasukkan lirik lagu dalam musik mereka, untuk mempermudah interpretasi barangkali. Walau kenyataannya lirik lagu mereka juga sulit dipahami karena menggunakan bahasa Islandia, tetap saja penggunaan lirik adalah upaya menyampaikan pesan dalam musiknya. Akhirnya memunculkan kesimpulan bagi saya bahwa Sigur Ros, terlepas dari sorotan luas pada band itu yang akhirnya membawanya ke dalam kancah komodifikasi post-rock mainstream, bagaimanapun memang cukup menarik dan layak didengarkan. Demikian juga dengan album live terbaru mereka Inni yang mengajak para pendengarnya merasakan tamasya imajinasi mengawang, persis seperti di konser-konser yang mereka adakan yang kemudian coba dihadirkan kembali dalam rekaman live ini.

ARIS SETYAWAN

Yogyakarta, 19 Januari 2012.

( Created and sent from my notebook. For more word and shit go to http://www.kompasiana.com/arissetyawan )

Penangkapan 65 orang Punker (sebutan untuk mereka penggiat Punk) pada tanggal 10 Desember 2011 di Banda Aceh oleh pihak yang berwajib akhirnya menimbulkan polemik. Ada yang pro dengan penangkapan itu karena menganggap Punk semacam penyakit masyarakat yang harus dibersihkan, banyak juga yang kontra karena menganggap penangkapan punk ini diskriminatif dan mengekang kebebasan berekspresi.

Berbagai protes dan penggalangan petisi mendukung pembebasan para Punker di Banda Aceh bermunculan di internet, tak sedikit komunitas Punk tanah air dari berbagai daerah menyatakan keberatan akan ditangkapnya teman-teman Mereka. Bahkan polemik ditangkapnya Punker di Banda Aceh ini sampai juga ke luar negeri dimana banyak Komunitas Punk menyatakan simpati pada saudara Punker Mereka di Aceh, beberapa lantas melakukan tindakan provokatif seperti beberapa Punker yang mencoret-coret tembok KBRI di Moscow dengan tulisan “Punk is not a crime” sebagai bentuk protes pada Pemerintah Indonesia.

Penangkapan Punker di Aceh mengingatkan Kita kembali betapa di Negara ini pemberangusan dan pelarangan akan suatu bentuk kesenian masih sering terjadi. Di masa lampau pemberangusan pernah dilakukan oleh Presiden pertama Soekarno yang melarang Musik barat yang katanya “ngak-ngik-ngok,” imperialis, serta tidak menumbuhkan semangat nasionalisme. Bahkan sang presiden memerintahkan agar memenjarakan Koes Plus, sebuah grup musik yang kala itu dianggap mewakilkan semangat ngak-ngik-ngok yang dilarang dalam musik Mereka. Masih segar pula di ingatan Kita saat pemerintah orde baru melarang peredaran musik-musik melankolis ala Betharia Sonata dan Ratih Purwasih karena dianggap ‘cengeng’ dan melemahkan semangat pembangunan.

Tak dapat dipungkiri sejak dulu Punk adalah salah satu musik yang banyak mendapat stigma negatif dari masyarakat luas karena penampilan para penggiatnya yang terkesan urakan dan berandalan. Inilah yang menjadi alasan penangkapan Punker di Aceh dimana penampilan bebas serta attitude Mereka bertentangan dengan hukum syariah yang diterapkan di bumi serambi mekah itu. Punk dicap sebagai bentuk kerusakan moral yang harus dienyahkan dari Aceh dengan cara yang dianggap paling mudah: yakni melarang dan memberangus Mereka.

Musik dan Ideologi

Tindakan pelarangan ini sebenarnya sebuah upaya yang sulit dilakukan sebab Punk bagaimanapun bukanlah sekedar musik yang didengarkan, ia juga adalah sebuah paham yang diyakini para penggiatnya. Sebuah pandangan hidup, maka mengutip pernyataan seseorang pendukung Punk dalam status twitternya yang menyatakan “Polisi dapat menangkap Kami, tapi tak dapat menghentikan pemikiran Kami.” Menyiratkan Punk lebih dari sekedar musik, tapi merupakan pandangan hidup yang coba dipertahankan dan diyakini para penggiat Punk. Sesuatu yang dijelaskan Jeremy Wallach bahwa Musik adalah juga adalah sebuah ideologi bagi para pendengarnya (Wallach, 2008). Di era kebebasan berpendapat sekarang ini mungkinkah Kita melarang seseorang berpikir dan memiliki keyakinan?

Sejak awal pergerakan Punk di Inggris beberapa dekade lampau sampai sekarang, keyakinan yang digaungkan Punk adalah Anarkisme, paham yang meyakini kehidupan lebih baik dapat dicapai saat setiap orang adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Sementara itu pemelintiran akan makna sebenarnya anarki ini terus terjadi dimana anarki disamaratakan dengan kata “kekerasan.” Barangkali inilah sebab Punk selalu mendapat stigma negatif, sebab ideologi yang Mereka anut disamaratakan sebagai kekerasan. Maka attitude Mereka yang bebas dan anti-kemapanan sebagai counter-culture akan homogenisasi budaya yang terjadi di dunia yang Kita tinggali, dianggap sebagai kerusakan moral yang harus diberantas.

Penangkapan para Punker di Aceh seperti sebuah gejala penolakan ideologi atau pandangan hidup yang tidak sesuai dengan apa yang Kita jalani secara umum setiap hari, Punk berbeda dengan keseharian (yang Kita anggap normal) di hidup Kita, maka Punk harus dilarang. Tapi bukankah itu bertentangan dengan cita-cita demokrasi Indonesia yang membebaskan warga negaranya berpendapat dan hidup sesuai keyakinannya? Selama itu tidak mengganggu kehidupan berkebangsaan secara luas.

Yang perlu disoroti lagi adalah sikap Pemkot Banda Aceh terkait penangkapan para punker ini, Pemkot menyatakan Punk tidak boleh ada di Aceh. Sesuatu yang sebenarnya lagi-lagi sulit dilakukan ketika Kita kaitkan dengan program Visit Banda Aceh yang dijalankan Pemkot untuk mengundang para wisatawan datang dan meramaikan sektor pariwisata. Seolah-olah Pemkot tidak siap dengan akibat dari dibukanya Kran masuk ke Aceh melalui Visit Banda Aceh ini yang mau tak mau akan membawa masuk pula berbagai pengaruh budaya, termasuk punk. Ketika kemudian Punk dilarang atas nama hukum syariah, bukankah ini pertanda beberapa kebijakan pemerintah Kota (seperti program Visit Banda Aceh) bertentangan dengan Hukum Syariah yang diterapkan disana?

Terkait Hukum syariah, ini memperlihatkan bahwa negara belum mampu berdiri dengan hukum yang bersikap netral atas menyikapi keyakinan dan perbedaan yang ada. Seolah keberadaan pemerintah pusat amat lemah, respon Mereka tidak kuat terhadap perda-perda yang lahir dan itu mendiskriminasi kelompok tertentu (yang terpinggirkan, termasuk Punk). Masyarakat pun juga perlu diberi penjelasan, mengenai posisi Indonesia saat ini, laalu penjelasan untuk dikatakan sebagai yang Islami, tidak perlu dengan ada perda-perda agama, apalagi perda yang berisikan atas suara mayoritas, sebab ini sangat bertentangan dengan Pancasila, serta UUD 1945, dan cita-cita demokrasi Indonesia.

Agaknya Pemerintah pusat harus turun tangan dalam permasalahan ini, bahwa penangkapan Punker di Aceh bagaimanapun menciderai cita-cita demokrasi yang membebaskan tiap warga Negara berpendapat dan bertentangan dengan janji demokrasi dari konstitusional Negara Kita. Jika penangkapan para Punker dilandaskan tuduhan Kriminal dan kekerasan (seperti yang selama ini dilekatkan pada Mereka). Tentu ini harus dapat dibuktikan secara hukum, jangan menangkap Punk atas dasar penampilan beda dan stigma negatif yang terlanjur melekat pada kaum kumal itu.

ARIS SETYAWAN

Yogyakarta, 15 Desember 2011

( Created and sent from my notebook. Go to http://www.kompasiana.com/arissetyawan for more word and shit. )

Dalam sebuah seminar yang Saya ikuti tentang pengembangan keterampilan mahasiswa yang diadakan pada hari sabtu 17 Desember 2011. Salah satu pembicara adalah pejabat tinggi rektorat salah satu perguruan tinggi seni. Pembicara yang dimaksud menjadikan tema organisasi kemahasiswaan sebagai pokok pembahasan yang dibedahnya.

Pembicaraan mengenai organisasi mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa sore itu menjadi berkepanjangan dan melebar ke sentimen antar organisasi ketika sang pembicara seolah secara tidak langsung mengadu argumen antara satu pihak organisasi dengan organisasi lain, hal itu terjadi sebab sang pembicara menjabarkan pembahasan mengenai organisasi mahasiswanya melalui sebuah esai (fiktif) tentang sebuah perguruan tinggi seni (fiktif) yang didalamnya terjadi pertentangan pendapat antara Badan Eksekutif Mahasiswa (fiktif) dengan sebuah Unit Kegiatan mahasiswa (fiktif).

Meski esai yang dijabarkan pembicara itu fiktif namun sesungguhnya itu adalah representasi kondisi sebenarnya dari perguruan tinggi seni yang nyata. Hal yang mana menimbulkan gejolak perdebatan di seminar sore itu. Dengan perdebatan yang makin melebar, Saya memutuskan meninggalkan seminar, bukan karena Saya adalah simpatisan Badan Eksekutif Mahasiswa atau Unit Kegiatan Mahasiswa yang diperdebatkan sore itu. Namun lebih karena sejak awal sang pembicara menyatakan tema Organisasi Mahasiswa, Saya sudah menjadi seorang yang apatis dalam tema itu.

Dalam menjabarkan tema organisasi kemahasiswaan sore itu, sang Pembicara menggunakan pendekatan “Aktualisasi Diri” yang pernah dijabarkan Abraham Maslow. Dikatakan bahwa aktualisasi diri adalah sebuah proses dimana manusia ingin diakui, dan konsep ke-aku-an inilah yang menyebabkan organisasi mahasiswa eksis, sebab mahasiswa ingin diakui sebagai calon intelek. Maka organisasi kemahasiswaan adalah legalisasi aktualisasi diri tersebut di kampus dimana mahasiswa dapat menjabarkan proses ke-aku-an nya secara legal.

Hal inilah yang membuat Saya jengah, konsep organisasi mahasiswa sebagai ajang aktualisasi diri mahasiswa mungkin dapat dibenarkan, namun bila Sang pembicara melandaskan pembahasan organisasi kemahasiswaannya pada teori “Aktualisasi Diri” Maslow, seharusnya dapat dilihat bahwa Aktualisasi diri tersebut adalah bagian dari Hirarki Kebutuhan sebagaimana yang digambarkan Maslow dalam “Piramida Kebutuhan Maslow.”

Pada dasarnya dalam hirarki kebutuhan Maslow tersebut terdapat 5 poin yang semuanya berkaitan, dan bertingkat. Poin paling atas tidak akan dapat dicapai andai poin paling bawah belum tercapai. Aktualisasi diri berada di puncak teratas piramida, sedang urutan dasar adalah kebutuhan pokok seperti makan dll. Urutan kedua adalah Rasa aman diri. Jadi kesimpulan dari piramida itu, manusia tidak akan mampu mengaktualisasi diri (berpikir kreatif) seperti puncak kelima jika Dia belum mampu memenuhi kebutuhan dibawahnya. Orang kelaparan tidak akan berpikir berkarya dan unjuk gigi.

Dengan konsep keterkaitan kebutuhan dalam hirarki Maslow tadilah Saya menyimpulkan pembahasan sang pembicara tentang organisasi kemahasiswan sebagai ajang Aktualisasi diri mahasiswa sepertinya hanya membuang waktu. Sebab sesungguhnya Organisasi kemahasiswaan (Aktualisasi diri) baru dapat dicapai jika kebutuhan dibawahnya sudah tercapai, di Indonesia (juga di salah satu perguruan tinggi seni Indonesia) ini, Barangkali semua mahasiswanya sudah bisa makan, artinya kebutuhan nomor satu sudah tercapai. Namun ketika naik ke tingkat 2, apakah rasa aman sudah dirasakan mahasiswa? Jika jawabannya ya, maka bolehlah mahasiswa naik ke tingkat kebutuhan berikutnya hingga akhirnya mampu mengaktualisasi diri dalam organisasi mahasiswa di tingkat tertinggi. Namun faktanya rasa aman belum dirasakan mahasiswa dalam hal berorganisasi, berbagai ketakutan masih membayangi mahasiswa yang hendak kritis sampaikan pendapat. Diantaranya takut peraturan kampus, takut pidana, takut di Drop-out (DO) kampus, dll.

Padahal jelas dalam organisasi kemahasiswaan harus ada pendapat-pendapat murni dari mahasiswa, pendapat dan ide yang tidak terpengaruh pihak lain, pendapat yang menjadi Student learning yang kelak berguna menjadikan mahasiswa pribadi yang mandiri dan mampu berpikir tanpa campur tangan pihak lain. Dengan berbagai ancaman kepada mahasiswa terhadap mahasiswa, tidak tercapai yang namanya rasa aman. Tanpa rasa aman pada diri mahasiswa, tentu mustahil dapat mengaktualisasi diri dalam organisasi kemahasiswaan.

Tidak ada rasa aman itu terbukti dengan diberangusnya berbagai kegiatan kemahasiswaan di salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta ketika mahasiswa protes dan menyampaikan pendapatnya akan beberapa kebijakan kampus yang tidak memihak rakyat, tercatat pula beberapa aktivis mahasiswa dipidanakan karena aktivitasnya memprotes kebijakan kampus yang dianggap kurang adil. Bahkan ancaman mahasiswa yang protes pada kampus langsung di DO juga ada di beberapa perguruan tinggi. Kemudian salah satu bukti belum adanya rasa aman bagi mahasiswa dalam menyampaikan pendapat itu adalah dengan tulisan ini, dimana Saya sebagai penulis belum berani secara frontal menyebut pihak atau nama tertentu dan harus disamarkan.

Itulah kenapa menurut Saya pembahasan mengenai organisasi kemahasiswaan sebagai ajang aktualisasi diri mahasiswa, dari sang pembicara di seminar sore itu hanya membuang waktu saja. Sebab sebelum sampai pada tataran aktualisasi diri, ada baiknya Kita membahas terlebih dahulu rasa aman harus ditimbulkan dalam proses organisasi mahasiswa. Agar mahasiswa berani ungkapkan pendapatnya tanpa takut di-DO atau dipidanakan. Agar organisasi kemahasiswaan benar-benar menjadi sebuah ajang Student learning, bukan sekedar organisasi yang harus ada sebagai syarat. Menuju aktualisasi diri di tingkat 5 hirarki kebutuhan Maslow dapat dilakukan jika kebutuhan rasa aman dibawahnya dapat tercapai, pertanyaannya adalah. maukah pihak perguruan tinggi memberikan rasa aman itu pada mahasiswa? Sebab terkadang birokrasi enggan memberi rasa aman tersebut, dan selalu menutup diri agar sistem Mereka tak terjamah mahasiswa.

ARIS SETYAWAN

Yogyakarta, 18 Desember 2011.

( Created and sent from my notebook. Visit http://www.kompasiana.com/arissetyawan for more word and shit. )

Menangkal Homogenisasi Budaya, Melalui Pendidikan Formal Seni (Pertunjukan)

Oleh: Aris Setyawan*

Seni pertunjukan dapat diartikan sebagai karya seni yang melibatkan aksi individu atau kelompok di tempat dan waktu tertentu. performance biasanya melibatkan empat unsur: waktu, ruang, tubuh si seniman dan hubungan seniman dengan penonton (http://id.wikipedia.org).

Kasim dalam Magdalia Alfian (2006:1) menerangkan bahwa seni pertunjukan dapat dipilah menjadi tiga kategori yakni: 1) musik (vokal, instrumental, gabungan), 2) tari (representasional dan non-representasional), 3) teater (dengan orang atau boneka/wayang sebagai dramatis personae.)

Indonesia memiliki khasanah seni pertunjukan yang luar biasa ragamnya. Tidak akan ada habisnya apabila dijabarkan satu per satu mengenai masing-masing kategori dari seni pertunjukan tersebut.[1] Maka, saya hanya akan menjelaskan inti pembahasan dari makalah ini yakni tentang kaitan antara seni pertunjukan, globalisasi, dan hegemoni budaya. Selain itu  diperlukan pula “politisasi seni” demi menangkal efek hegemoni budaya tersebut. Hal ini berkaitan pula pada keberlangsungan hidup budaya Indonesia pada khususnya dan demi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia pada umumnya.

Pembahasan saya akan berkonsentrasi pada realita bahwa seni pertunjukan di Indonesia tumbuh dan berkembang karena kecintaan masyarakat terhadap hasil kebudayaan yang telah turun temurun ada. Namun, kecintaan pada kesenian ini seringkali tidak didukung oleh pemerintah, yang minim dana maupun pengetahuan.

Seni pertunjukan Indonesia menyatu dengan moral dan kepribadian bangsa yang adiluhung. Namun, sangat disayangkan semua itu kini diambang kehancuran. Kenyataannya, pendidikan formal tidak menyentuh pendidikan seni (pertunjukan) sebagai media penanaman apresiasi seni budaya dan nilai-nilai kemasyarakatan kita.

Sehingga perlu dikembangkan pendidikan seni di sekolah-sekolah umum, mulai dari tingkat dasar sampai menengah atas. Pemerintah pun perlu “mempolitisasi seni” dalam artian memberikan fasilitas yang mendukung peningkatan kesadaran kultural dan moral kemasyarakatan bagi seluruh bangsa ini.

Globalisasi Dan Hegemoni Budaya

Tidak mudah mendefinisikan globalisasi, banyak ahli melahirkan definisi berbeda tentang globalisasi. Yang semuanya disesuaikan dengan bidang kajian masing-masing. Namun, definisi yang paling sederhana dan singkat mengenai globalisasi pernah dikemukakan oleh Etienne Perrot. Perrot dalam Kushendrawati (2006,hlm.50) memahami globalisasi sebagai hasil penggabungan atau akumulasi antara internasionalisasi dan homogenisasi.

Internasionalisasi dan homogenisasi yang dimaksud cakupannya melingkupi sosial, politik, ekonomi, termasuk dalam kebudayaan dan kesenian. Terkait kebudayaan dan kesenian ini, globalisasi bersifat memaksa dunia untuk mengalami proses homogenisasi dan menyamakan diri dalam satu kesamaan budaya.

Mengenai homogenisasi kebudayaan ini Naomi Klein, penulis anti kapitalisme Kanada mengatakan bahwa globalisasi bersikap “force the world to speak your language and absorb your culture.” (2000, hal.132).

Pemaksaan penyeragaman budaya ini bukannya tidak terindikasi. Dunia pada dasarnya telah sadar bahwa ada skenario besar terkait homogenisasi budaya. Namun entah kenapa seolah dunia dijaga terdiam. Padahal skenario ini sudah didedahkan oleh teoritik-politik asal Italia, Antonio Gramsci, sejak berpuluh tahun yang lalu. Gramsci menyebutnya sebagai “hegemoni budaya.” Sebuah teori politik-budaya terpenting abad ini yang selalu dikutip begitu banyak teoritisi lain dalam makalah-makalah mereka.

Menurut Gramsci, agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa. Lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka.

Inilah yang dimaksud Gramsci dengan “hegemoni” atau menguasai dengan “kepemimpinan moral dan intelektual” secara konsensual. Dalam konteks ini, Gramsci secara berlawanan mendudukan hegemoni sebagai satu bentuk supremasi satu kelompok atau beberapa kelompok atas yang lainnya. Dengan bentuk supremasi lain yang ia namakan “dominasi” yaitu kekuasaan yang ditopang oleh kekuatan fisik (Sugiono dalam Saptono, 2010).

Proses homogenisasi dan hegemoni budaya ini dijalankan aktor globalisasi (negara adidaya) pada dunia. Terutama negara berkembang seperti Indonesia, dalam rangka mempermudah dominasi mereka dalam bidang lain seperti perekonomian dan pengumpulan kesejahteraan.

Tak dapat dipungkiri kebudayaan dan bidang lain saling berkaitan. Michel Foucault membedah fenomena ini dengan teorinya mengenai knowledge/power. Dalam teorinya dijelaskan bahwa kekuasaan selalu muncul karena ada pengetahuan, begitu pula sebaliknya. Maka ketidaktahuan dalam kebudayaan pada akhirnya membuat ketidaktahuan dalam bidang lain, perekonomian, dll. (Foucault, 2002).

Seperti dijelaskan di atas bahwa seluruh dunia merasa baik-baik saja dan nyaman dengan homogenisasi budaya. Mengutip pemikiran Gramsci bahwa hegemoni satu kelompok atas kelompok-kelompok lainnya dalam pengertian Gramscian bukanlah sesuatu yang dipaksakan. Hegemoni itu harus diraih melalui upaya-upaya politis, kultural dan intelektual guna menciptakan pandangan dunia bersama bagi seluruh masyarakat.

Teori politik Gramsci menjelaskan bahwa ide-ide atau ideologi masih menjadi sebuah instrumen dominasi yang memberikan pada kelompok penguasa legitimasi untuk berkuasa (Sugiono dalam Saptono, 2010).

Hegemoni budaya ini berhasil membuat kita berupaya mencapai konsensus sesuai ideologi yang dihegemonikan kepada kita. Konsensus tersebut berupa kehidupan yang kita jalani harus berkembang sesuai dengan kultural negara adikuasa, pemegang tampuk dominasi. Jadilah warga negara kita lebih menghayati gaya hidup dan budaya ala negara adikuasa tersebut daripada budaya negeri sendiri.

Homogenisasi budaya ini dianggap wajar karena instrumen atau agen penyebar homogenisasi ini luar biasa besar. Ia amat hegemonik menyerbu kita dengan serangan-serangan ide yang sulit tertangkis, sebab kuasa kapitalnya tak tertandingi.

Media adalah salah satu agen luar biasa tersebut. Setiap hari media Kita menyuguhkan sajian kultural yang didominasi produk kultural asing. Mau tak mau akhirnya sajian media yang hegemonik tersebut mengkonstruksikan pada diri kita bahwa kebudayaan asing itu hebat, patut diapresiasi, dan adiluhung melebihi budaya sendiri.

Tentu menjadi pertanyaan mengapa media di Indonesia lebih memilih budaya asing tersebut sebagai konten yang mereka sajikan? Tentu ini berkaitan lagi-lagi dengan hegemoni budaya dan homogenisasi yang disetir kapitalisme/globalisasi seperti dijabarkan Gramsci di atas. Media di Indonesia mau tak mau harus tunduk juga pada kapital. Pers yang kemudian lebih dikenal sebagai media harus kita perhatikan sebagai institusi bisnis, sekaligus informasi. Dua sistem yang saling bersinergi. Dualitas inilah, yang kemudian menjadi faktor yang berpengaruh terhadap pemberitaan.

Sebagai institusi, media tak luput dari lima filtrasi seperti yang dikatakan oleh Chomsky (1988). Lima filtrasi tersebut antara lain adalah: kepemilikan, periklanan, narasumber media, flak, dan antikomunisme (Latiefah, 2010, hlm. l4). Media mau tak mau tunduk pada lima filtrasi tersebut, termasuk harus menuruti agenda kapital yang antikomunis, itu yang menyebabkan porsi pemberitaan dan konten hiburan yang disajikan media di Indonesia timpang, lebih bertendensi ke budaya asing.

Seni (Pertunjukan) Sebagai Cerminan Kepribadian Bangsa?

Terkait dengan seni pertunjukan, segala sesuatu yang kita lihat dan dengar di media tak lain adalah budaya asing yang atas naluriah kapital media dianggap lebih menjual dan laris.

Lebih spesifiknya seni pertunjukan yang dianggap lebih menjual tersebut menjurus pada genre-genre tertentu, pop misalnya. Tentu ini sesungguhnya berbahaya dan tidak dapat didiamkan. Sebab, 24 jam sehari, 7 hari seminggu apa yang kita dan anak-anak kita lihat dengar dan rasakan di media mau tak mau akan mengkonstruksikan ideologi tertentu dalam diri kita.

Dalam musik misalnya, Jeremy Wallach menjabarkan “Musical expression, a panhuman universal, has taken on a special importance in modern societies. Its ability to channel affect, open possibilities for self-expression, and foster communal solidarity (in both imagined and realized-in-the-moment communities) stimulates various attempts to control music and/or harness its power to promote ideology.” (Wallach, 2008, hlm. 263).

Mengutip pernyataan Wallach, dapat disimpulkan bahwa musik (seni pertunjukan) yang ditayangkan media kita berefek ideologis pada para penikmatnya. Tayangan ini mengkonstruksikan standar kelayakan hidup adalah harus homogen dengan apa yang disajikan media.

Dari sini, kita dapatkan hipotesa mengenai seni pertunjukan yang ditayangkan media dan kepribadian bangsa. Jika seni (pertunjukan) dianggap sebagai cerminan kepribadian bangsa. Pertanyaan selanjutnya yang diajukan adalah kenapa budaya dan kesenian (seni pertunjukan khususnya) tidak dicintai di negeri sendiri?

Media lebih menayangkan seni pertunjukan produk budaya asing daripada seni pertunjukan budaya sendiri. Adakah tayangan wayang, ketoprak, karawitan, seni tari Indonesia di televisi swasta kita dewasa ini?

Bisa jadi generasi muda tidak mencintai budaya sendiri, yang ada hanya generasi tua yang berupaya melestarikan,nguri-uri budaya sendiri (sebagai contoh seni pertunjukan, wayang, tari, karawitan, dll) untuk melawan homogenisasi budaya yang dikoarkan globalisasi (melalui media).

Sebuah pertarungan yang tidak seimbang, saat local wisdom yang sedang kembang-kempis. Dalam upaya untuk tetap bernafas mempertahankan riwayat, melawan globalisasi yang sudah bercokol sedemikian lama. Bila permasalahan ini tak terbendung, maka ucapkan selamat datang homogenisasi budaya, dan selamat tinggal pada kebudayaan budaya bangsa.

Politisasi Seni, Upaya Membendung Hegemoni Kultural Dan Menyelamatkan Budaya Indonesia

Ada pepatah jawa yang mengatakan “witing tresno jalaran soko kulino” yang kurang lebih berarti “suka karena terbiasa.” Pepatah jawa tersebut dapat kita jadikan hipotesa kenapa generasi muda Indonesia yang lebih mencintai budaya asing. Sebab, keseharian mereka terbiasa menonton dan mendengar budaya asing di media yang nonstop 24 jam sajikan konten budaya asing.

Pun hal ini tidak diimbangi dengan pengajaran dan pengetahuan mengenai kebudayaan sendiri. Dukungan pemerintah pun dirasa kurang dalam upaya mengangkat budaya sendiri sebagai sebuah kekayaan yang harus dipertahankan. Pemerintah dalam hal ini sebagai pihak yang diberi kepercayaan warga negara, sebagai pihak yang harus mengurus negara ini sejatinya punya kemampuan luar biasa dalam membendung hegemoni budaya serta mengangkat kembali budaya bangsa.

Pemerintah punya kewenangan itu dan sejatinya wajib melakukannya. Seperti dijabarkan Komisi Dunia untuk Kebudayaan dan Pembangunan Dunia UNESCO (1995): “A multi-cultural country can reap great benefits from its pluralism, but also runs the risk of cultural conflicts. It is here that government policy is important. Governments cannot determine a people’s culture; indeed, they are partly determined by it. But they can influence it for better or worse and in so doing affect the path of development.” (Pasal 2).

Langkah yang dapat diambil adalah dengan adanya politisasi seni. Itulah kenapa pemerintah harus punya andil. Sebab, Negara Indonesia jelas adalah sebuah negara multikultural dengan beragam budaya yang amat banyak dan pantas dilestarikan. 

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai politisasi seni ini, yang terpenting ialah membuka selubung dari mitos bahwa seni adalah netral dan lepas dari politik dan/atau suasana sosial yang melingkupinya. Dengan membuka selubung akan diketahui siapa saja yang membela kenetralan seni. Mungkin pula akan membuat kita bisa menemukan jawaban tentang kenapa, ranah seni—musik pop terutama—menjadi mandeg (Taufiqurrahman, 2011).

Seni pertunjukan seolah juga jalan di tempat, lebih lanjut Taufiqurrahman mengatakan pandangan bahwa seni adalah entitas yang netral, warisan pandangan dunia usang yang pernah menggejala pada abad ke 19 di Eropa Barat. Ketaklidan kepada pandangan ini juga lah yang kemudian menceburkan Eropa ke dalam salah satu penggalan paling kelam dalam sejarah mereka, holocaust.

Di salah satu pusat peradaban Eropa, di Jerman tepatnya pada awal abad, musik dianggap sebagai sesuatu yang suci yang bergaung sunyi di luar dan di atas peradaban. Salah seorang filsuf terbesar mereka, Arthur Schopenhauer mengatakan bahwa “art and life had nothing to do with each other” keduanya sama sekali tidak berhubungan. Schopenhauer juga mengatakan bahwa “beside the history of the world the history of philosophy, science and art is guiltless and unstained by blood,” hanya senilah yang tidak pernah bersalah dan mendapat cipratan darah.

Pandangan akan kenetralan seni tersebut menjadi sangat berbahaya ketika digunakan sebagai dalih bagi fasisme dan anti-semitisme. Lalu muncul kesimpulan bahwa para komposer yang berpegang teguh kepada kenetralan seni, kemudian dengan mudah mensabotase seni—dengan dalih bahwa seni adalah netral dan adi luhung—demi mendukung ideologi fasisme. Yang kemudian digunakan untuk mendukung agenda tertentu seorang diktator yang menawarkan tatanan baru.

Komposer Hans Pfizner —yang memasang kutipan Schopenhauer di atas di epigrafnya untuk komposisi yang ditulis di tahun 1917 Palestrina— menulis kantata tersebut tersebut untuk Mussolini (Taufiqurrahman, 2011).

Politisasi seni yang dimaksud dalam makalah ini yakni membawa kesenian ke ranah politik, atau menggunakan kekuatan politis tertentu untuk membawa seni (pertunjukan) pada level yang lebih tinggi. Bukannya memberikan esensi politis dalam sebuah kesenian.

Seni harus bersifat politis, atau dapat dijadikan sebuah ideologi, bukan bermuatan politis atau berkepentingan. Barangkali rumus pepatah jawa witing tresno jalaran soko kulino tadi dapat digunakan sebagai solusi mengatasi serbuan hegemoni kesenian asing dan kemandegan kesenian (pertunjukan) Indonesia.

Pemerintah harus segera mempolitisasi kesenian demi keberlangsungan hidup budaya bangsa dan bahkan keberlangsungan hidup bangsa itu sendiri secara harfiah. Bukan dengan cara membatasi dan melarang budaya asing masuk ke Indonesia tentu, sebab itu akan menyalahi cita-cita demokrasi Indonesia.

Membreidel media yang sajikan konten budaya asing atas nama nasionalisme anti imperialisme ala Soekarno juga sudah bukan zamannya lagi. Maka opsi yang dapat dilakukan pemerintah ialah seolah menciptakan sebuah counter-culture atau budaya tanding. Budaya sendiri harus dapat menandingi budaya asing, tidak dengan cara memaksakan sekarang semua orang harus suka budaya sendiri. Namun, alangkah baiknya bila langkah pengajaran budaya sendiri ini dimulai dari dasar. Pemerintah harus gunakan politik untuk membawa kesenian ke pendidikan formal, mulai dari sekolah dasar bahkan pra-sekolah agar anak-anak terbiasa dengan budaya dan kesenian sendiri, lantas akhirnya menyukainya.

Pendidikan Formal Bidang Kesenian: Sebuah Kesimpulan

Tentu banyak orang yang sangsi dan pesimis dengan politisasi seni. Perlu disimpulkan lagi, jika seni (pertunjukan) tidak dipolitisasi, niscaya ia hanya jadi komoditas industri yang tidak dapat dijadikan kebanggaan bangsa. Seni (pertunjukan) harus dipolitisasi (baca: diajarkan, atau dipaksakan) pada warga negara lewat pendidikan dasar di sekolah-sekolah.

Sudah jadi rahasia umum bahwa pendidikan bangsa selama ini disasarkan hanya pada yang teknis dan membangun. Sebab tak dapat dipungkiri lagi rupanya hegemoni budaya ala Gramsci tadi juga sudah mempengaruhi metode dalam sistem pendidikan Indonesia.

Sistem pendidikan teknis dan membangun tadi adalah teori pembangunan yang berbasis pengembangan sumber daya manusia yang sering disebut human capital theory yang intinya berkaitan dengan investment human resources. Teori-teori tersebut berasal dari para ahli teori dunia maju (barat) sehingga lebih berorientasi pada pengalaman orang barat, ketimbang dunianya sendiri. Dengan kata lain, mereka umumnya sampai pada keyakinan bahwa sistem pendidikan menjadi instrumen penting (berparadigma Instrumentalis) bagi proses modernisasi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Ketut Suda, 2009, hlm. 106).

Sementara itu budaya (seni) yang dapat menjadi motivator dan indikator moral justru diacuhkan. Maka dari itu, bangsa Indonesia semrawut dalam berbagai bidang. Bisa jadi karena aspek rasa dan moral yang harusnya dapat ditanamkan sejak dini (melalui seni) tidak dilakukan.

Sejak pendidikan dasar, masyarakat diajarkan untuk terus membangun maupun mengejar modernisasi (persis barat yang sekular, sebab teori pendidikan kita diadopsi dari barat) hingga kadang segala cara dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Kemajuan membangun yang tidak dibarengi kesiapan moral dan nurani berakibat fatal. Kanibalisme antarwarga negara bisa jadi terjadi demi mencapai tujuan membangun. Juga dalam aspek politik dimana korupsi, kolusi, nepotisme, dan peperangan kepentingan politik.

Hal-hal terburuk dari keadaan diatas, sebenarnya dapat dihindarkan jika mulai dari sekarang generasi muda penerus bangsa tak hanya diajarkan pendidikan teknis dan membangun, tapi juga dibarengi pendidikan moral dan nilai-nilai kearifan lokal. Salah satunya melalui pengajaran kesenian secara formal disekolah-sekolah. Mulai dari dini, kita sebaiknya mulai menanamkan nilai-nilai moral melalui seni di pendidikan dasar.

Seni pertunjukan pada khususnya adalah cara mengajarkan moral itu tanpa terkesan menggurui dan indoktrinasi. Penanaman nilai moral melalui pendidikan kesenian formal ini cukup efektif. Sebab, pendidikan formal kemudian ikut memberikan andil dalam proses pembentukan kultur itu sendiri melalui proses internalisasi.

Dengan kata lain, pendidikan formal adalah bagian dari proses pembentukan budaya dan kesenian. Masalahnya adalah apa pelaku pendidikan (shareholders) menyadari tentang masalah ini? Dan secara sengaja dan sistematik membangun suasana sehingga terjadi proses pendidikan budaya dan kesenian bangsa itu dapat berlangsung. Lembaga pendidikan tidak hanya bermuatan (kurikulum) tetapi merupakan ajang pendidikan budaya dan kesenian yang aplikatif dan substansial.

Inilah fungsi politisasi seni oleh pemerintah dengan kekuatan politiknya. Membuat undang-undang yang berfungsi sebagai kebijakan yang mengikat, mengajarkan (baca: memaksa) warga negara untuk belajar dan memahami kebudayaan dan kesenian (pertunjukan) sendiri sejak usia sekolah dasar.

Jika klausul ini dapat dijalankan, tidak mustahil jika wayang, gamelan, tari, atau teater Indonesia dapat diajarkan sebagai pendidikan formal sekolah dengan aplikatif dan substansial. Bukan sekedar mata pelajaran pelengkap yang diajarkan demi memenuhi kurikulum.

Hal ini memunculkan pertanyaan “Maukah pemerintah melakukan hal tersebut?” Jika pemerintah enggan melakukannya. Kita sebagai warga negara punya hak memaksa pemerintah (sebagai pengurus negara) agar segera lakukan politisasi seni.

Lagi-lagi akan muncul pertanyaan “Maukah kita sebagai warga negara memaksa pemerintah mengangkat budaya bangsa sendiri? Atau kita terlampau nyaman dengan homogenisasi budaya asing dalam hidup kita. Hingga membuat kita enggan hidup dengan mencintai budaya sendiri?”

Solusi yang ditawarkan dalam menangkal hegemoni seni ini yakni dengan intervensi pemerintah, Melalui departemen-departemen pendukungnya. Pengaturan konten yang ditayangkan di media dapat dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). bukannya melarang sama sekali budaya atau kesenian asing disajikan di media-media Indonesia, namun memilah dan memilih mana konten media yang bermanfaat untuk warga Negara, dan mana yang lebih banyak negatifnya. Warga Negara pun punya kewenangan personal memilah dan memilih ini melalui proses literasi media. Pilah lantas ambil yang baik dan hilangkan yang negatif.

Pemerintah harus mulai mencanangkan seni Indonesia sebagai pendidikan formal sekolah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai otoritas tertinggi bidang pendidikan di negeri ini. Mengubah pengajaran Seni budaya yang tadinya hanya sebagai kurikulum pelengkap menjadi pelajaran seni yang aplikatif dan substansial.

Lalu apa yang dapat dilakukan penggiat seni dan akademisi kesenian? Paling tidak kalangan penggiat seni harus mampu lakukan semacam advokasi pada masyarakat luas, menimbulkan kesadaran bahwa Kita harus menangkal hegemoni budaya asing melalui pendidikan seni Indonesia yang lebih baik.

Daftar Pustaka

Buku dan Makalah

Alfian, Magdalina. 2006. Seni Pertunjukan Dalam Perspektif Sejarah; Sebuah Makalah. Yogyakarta

Foucault, Michel. 2002. Karya-Karya Penting (Terj. Arief). Yogyakarta: Jalasutra

Klein, Naomi. 2000. No Logo. Inggris: Flamingo 2000.

Komisi Dunia untuk Kebudayaan dan Pembangunan UNESCO (Pasal 2). 1995

Kushendrawati, Selu Margaretha. 2006. Masyarakat Konsumen Sebagai Ciptaan Kapitalisme Global: Fenomena Budaya Dalam Realitas Sosial. Jurnal Makara, Sosial Humaniora, Vol-10, No-2. Desember 2006.

Latiefah, Shefti. 2011. Pendidikan Media dan Pilar ke-5 Demokrasi ; Sebuah Makalah. Jakarta

Suda, I Ketut. 2009. Komodifikasi Pendidikan dan Kanibalisme Intelektual Dalam Pembelajaran di Sekolah. Sebuah Makalah dalam “Jelajah Kajian Budaya.” Denpasar, Bali: Pustaka Larasan/Program Studi Magister dan Doktor Kajian Budaya Universitas Udayana

Wallach, Jeremy. 2008. Modern Noise, Fluid Genres: Popular Music in Indonesia. 1997-2001. Wisconsin, Amerika: The University of Wisconsin Publisher

Internet

http://id.wikipedia.org

http://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/artikel/article/view/387/0

Saptono. 2010. Teori Hegemoni Sebuah Teori Kebudayaan Kontemporer. Sebuah Artikel Dalam Kumpulan Artikel ISI Denpasar

http://www.jakartabeat.net

Taufiqurrahman, M. 2011. “SBY Bermusik dan Kematian Kritik.” Sebuah Artikel Dalam Situs jakartabeat.net.

*Mahasiswa Jurusan Etnomusikologi, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia, Yogyakarta

1 Untuk lebih memahami masing-masing kategori seni pertunjukan dan perkembangannya di Indonesia, baca “Melacak Jejak Perkembangan Seni Di Indonesia” oleh Claire Holt, Diterbitkan MSPI pada Februari 2000.

( Tugas Mata kuliah Filsafat 2/Estetika Musik. Juga dimuat di JakartaBeat 6 Desember 2011. http://jakartabeat.net/musik/kanal-musik/ulasan/696-bahkan-keroncong-pun-pernah-muda-dan-romantis-.html )

Rumah itu terletak disebuah gang kecil di wilayah Bausastran, Jl. Gayam, Baciro, Yogyakarta. Minggu siang itu gerimis turun mengguyur kota Jogja, dan di antara rintik hujan yang kian deras, dari rumah itu tetap mengalun musik mendayu dan merdu, karena musik itu memang selalu mengalun tiap Minggu dan terus diupayakan agar tetap mengalun setiap minggu. Minggu adalah jadwal latihan kelompok musik keroncong Gema Lansia, sebuah kelompok musik keroncong yang sudah berdiri sejak tahun 1992. Mereka rutin setiap hari Minggu berlatih dirumah Ibu Hj. Sardjono, pimpinan kelompok Gema Lansia. Berawal dari Masyarakat Bausastran yang suka musik keroncong, mereka sepakat membentuk orkes keroncong sebagai wadah apresiasi genre musik tersebut.

Sesuai dengan nama kelompok ini Gema Lansia, dapat ditebak dengan mudah bahwa anggota dari kelompok ini adalah para lansia. Beranggotakan Slamet, 56 Tahun (gitar); Maryono, 65 Tahun (cuk); Harto, 53 Tahun (cello); Budi Mulyono, 77 Tahun (contra bass); Muhajir, 66 Tahun (biola); Herawati (vokal); Hj. Sardjono (vokal); dan ditambah dengan satu-satunya anggota termuda di kelompok ini adalah Fajar, 21 Tahun (cak). Siang itu Gema Lansia berlatih memainkan lagu-lagu semacam “Sepasang Mata Bola” ; “Setulus Hati” dan “Keroncong Tanah Air,” yang mengalir pelan di antara rintik hujan.

Keroncong Di Tengah Keriuhan Jagad Kapital

Tak dapat dipungkiri lagi Kita sekarang hidup di era puncak kapitalisme di mana segalanya diukur berdasarkan industri dan keuntungan, termasuk dalam industri musik maupun  seni pertunjukan. Pop atau musik populer ibarat anak emas di jagad kapital ini dimana mereka terus diagungkan dan diekspos besar-besaran, karena inilah yang paling laku dan segera dapat menghasilkan keuntungan paling banyak. Sedangkan keroncong, meski sesungguhnya tidak sedikit pihak yang menggemarinya, tetap masih kalah dengan gegap gempita musik populer. Keroncong kurang diberitakan dan mendapat kesan terpinggirkan. Melawan kapital tentu naïf dan sia-sia mengingat kuasa kapital cukup besar. Namun ditengah keriuhan jagad kapital yang mengagungkan popularitas demi keuntungan ini, Gema Lansia ibarat sebuah oase penyegar yang enggan tunduk pada kuasa kapital. Mereka bertahan dengan musik keroncong demi kepuasan estetis serta demi pelestarian budaya yang menurut mereka adalah asli milik negeri ini.

Gema Lansia memutuskan terus memainkan musik keroncong untuk melestarikan budaya, karena menurut mereka keroncong adalah budaya asli Indonesia. Memang ada beberapa teori mengatakan tak ada musik yang asli, sebab setiap musik adalah penyempurnaan atau selalu mengambil satu bagian tertentu dari musik yang ada sebelumnya. Maka seperti ditulis misalnya oleh A.Th.Manusama, Abdurachman R. Paramita, S. Brata dan Wi Enaktoe yang mendedahkan bahwa keroncong yang dibawa oleh bangsa Portugis ke Indonesia bukanlah musik asli Indonesia. namun Kusbini seorang ahli Keroncong terkemuka menolak pandangan tersebut. menurut Kusbini Keroncong adalah asli ciptaan bangsa Indonesia dan oleh karenanya adalah asli milik bangsa Indonesia. Lebih lanjut dikatakan bahwa lagu-lagu keroncong Indonesia memang banyak dipengaruhi dan diilhami oleh lagu-lagu Portugis abad ke 17, tetapi nada dan iramanya sangat berbeda. Meski begitu perlu diketahui bahwa keberadaan keroncong di Indonesia memang dimulai pada abad ke 17, pada saat kedatangan bangsa Portugis ke Batavia. (Munjid, 2001: 10-12).

Mungkin Gema Lansia sepakat dengan Kusbini, bahwa Keroncong adalah musik asli Indonesia yang harus dipertahankan. Keroncong boleh berasal dari Portugis, namun yang berkembang di Indonesia telah menalami proses akulturasi dengan budaya Indonesia dan akhirnya melahirkan sebuah budaya baru yang bolehlah dinaggap sebagai budaya Indonesia, jika memang predikat itu diperlukan. Meski kebanyakan anggota kelompok Gema Lansia berusia lanjut, mereka tetap bersemangat memainkan keroncong atas dasar kecintaan kepada budaya bangsa dan bukan untuk mendapat keuntungan. Ini sesuai dengan teori Alan P. Merriam mengenai 10 fungsi pokok musik dimana diantaranya musik digunakan sebagai kepuasan estetis dan hiburan. Gema Lansia telah melakukan perjuangan mulia dengan bertahan kepada prinsip mereka di tengah riuh rendah musik pop.

Perjalanan Musikal Keroncong

Menurut Herawati, vokalis Gema Lansia yang pernah berguru pada sang maestro Kusbini, terdapat dua aliran dalam keroncong yakni Pakem dan Kreatif. Secara mudah dapat dikatakan bahwa Pakem adalah keroncong asli dengan berbagai aturan yang harus dipatuhi saat memainkan musik, sedangkan Kreatif ialah keroncong yang sudah mendapat sentuhan-sentuhan musikal tambahan demi kepuasan pemusik. Pakem untuk golongan tua, Kreatif untuk golongan muda. Pakem biasanya hanya memainkan 7 instrumen yakni Gitar, Cak, Cuk, Cello, Contra Bass, Biola, dan Flute. Sedangkan aliran kreatif biasanya menambahkan berbagai instrumen lain sesuai kebutuhan musisi. Dapat disimpulkan bahwa keroncong adalah sama seperti genre musik lain yang mengalami perkembangan musikal seiring jalannya waktu.

Secara umum, perkembangan keroncong pada abad ke 20 dipengaruhi oleh musik-musik Barat seperti irama off-beat dance dan Hawaiian. Pengaruh tersebut tampak dalam penggunaan alat-alat musik dan irama. Pada kurun waktu 1915-1937, berdatanganlah ke Indonesia musisi-musisi dari Rusia, Perancis, Belanda, Polandia, Cekoslawakia dan Filipina, baik perseorangan maupun dalam kelompok-kelompok seperti kelompok ensamble atau kelompok orkestra (Pasaribu, 1985). Dari mereka itulah pada akhirnya masuk instrumen cello, contra bass, flute dan gitar melodi. Juga mulai bersentuhan dengan irama musik jazz off-beat dance dan Hawaiian. Jadilah keroncong seperti yang berkembang di Indonesia, dan itu juga yang dimainkan oleh kelompok Gema Lansia, dengan tipikal ciri khas musikal keroncong yang begitu terasa dengan biola yang selalu dimainkan diawal dan akhir lagu menjadi semacam introduksi dan coda. Cello tidak digesek menggunakan bow, tapi dibetot/dipetik dan dirubah menjadi sarana perkusif nan menghipnotis yang dianalogikan sebagai kendang dalam gamelan Jawa. Contra bass adalah penegas, fill-in dari gitar mempermanis suasana, sementara itu instrumen cak dan cuk bersahut-sahutan merupakan ciri asli keroncong. Vokalis bernyanyi dengan cengkok atau greget atau embat khas yang tidak ditemukan di jenis musik lain.

Kesan berpengalaman terlihat jelas dari para musisi Gema Lansia. Skill bermusik mereka tidak bisa diragukan lagi. Hasil dari tempaan waktu dan jam terbang yang tinggi dalam bermusik keroncong tentunya. Misalnya ketika vokalis meminta memainkan lagu “Layang Kangen,”sebuah tembang campursari yang dipopulerkan oleh penyanyi Didi Kempot. Sang pemain biola tidak tahu lagu ini, namun dari awal lagu sampai akhir tetap mampu memainkan porsinya tanpa adanya nada yang fals atau salah. Ini bukti kemampuan bermusik yang mumpuni dari para personil Gema Lansia, Hal ini juga dipermudah dengan adanya pakem pola tertentu dalam keroncong, sang musisi tinggal menuruti pakem tersebut sesuai register nada yang diijinkan hingga tidak perlu khawatir kehilangan arah atau kebingungan ketika memainkan lagu yang tidak diketahui. Selama sang musisi tetap patuh pakem itu, maka rasa keroncong akan tetap ada dan harmonisasi tetap terjaga.

Lestari Keroncong

Sekarang keroncong lebih dikenal masyarakat sebagai aliran musik orang tua, kesenian khas Indonesia yang melodius, dinamis, dinyanyikan dengan cengkok khusus, dibawakan oleh musisi yang sopan, tidak banyak gerak dan terkesan kaku. Sekarang keroncong mungkin milik orang tua, namun sesungguhnya di masa lalu keroncong adalah musik anak muda. Dahulu, Keroncong dimainkan anak muda untuk merayu noni-noni dan gadis muda. Dari awal Keroncong sempat bertransformasi dari yang awalnya kaku menjadi lebih romantis. Lagu-lagu keroncong yang dinyanyikan berdendang tentang asmara untuk merayu lawan jenis. Mereka menyanyikan Keroncong di jalan-jalan, di gang-gang kampung melewati rumah-rumah para noni pada malam hari. (Suadi, 2000:81). Lalu kenapa belakangan bisa muncul stigma musik keroncong adalah musik orang tua? Barangkali benar seperti dikatakan para anggota Gema Lansia, keroncong kurang terekspos sehingga masyarakat kurang mengenalnya, keroncong jadi terkesan elitis, ekslusif, dan hanya cocok dinikmati orang tua.

Ada sebuah pepatah jawa mengatakan “witing tresno jalaran soko kulino” yang artinya kurang lebih “Suka karena terbiasa.” Hal itu yang terjadi pada Fajar, satu-satunya anggota Gema Lansia yang berusia muda. Fajar mengaku suka keroncong awalnya hanya dari kebiasaan mendengarkan ketika kelompok Gema Lansia berlatih, lama-kelamaan tumbuh rasa suka dan akhirnya menetapkan hati untuk memainkan musik tua tersebut.

Mungkin kini dengan exposure dan publikasi yang lebih gegap gempita Keroncong tentu akan lebih dikenal oleh masyarakat, dan konsisten dengan prinsip “witing tresno jalaran soko kulino” maka tidak menutup kemungkinan masyarakat pada akhirnya bisa mencintai keroncong. Kita berharap akan muncul banyak Fajar yang lain, anak-anak muda penyuka The Shins namun tetap menyukai keroncong. Gema Lansia sudah melakukannya sejak lama, tidak perlu menunggu aksi pemerintah yang tak kunjung sadar untuk membesarkan budaya bangsa sendiri. Gema Lansia sudah melakukan itu sampai pada usia senja tanpa pretensi dan keinginan untuk mencari keuntungan di jagad kapital industri musik. Yang mereka inginkan hanyalah kepuasan estetis dan upaya melestarikan keroncong yang menurut mereka adalah budaya indigenous negeri ini.

*) Oleh Aris Setyawan, Mahasiswa Jurusan Etnomusikologi Institut Seni Indonesia, Yogyakarta.

Terkait perilisan album baru Presiden SBY ini, rakyat dibuat semakin bingung mengambil sikap, apakah harus ikut pihak yang pro mendukung atau kontra menolak. Jika diamati dalam pro-kontra Perilisan album baru Presiden ini ada tendensi dan kepentingan tertentu yang bermain didalamnya. Mereka yang pro tentu punya kepentingan atau kedekatan dengan Presiden hingga merasa perlu mendukung Keputusan Beliau merilis album baru. Sedangkan pihak yang kontra terhadap masalah ini, Kita juga harus paham terlebih dahulu apa tendensi Mereka dan adakah ketulusan didalamnya. Sebab pihak yang kontra dan dengan gencar mengkritisi perilisan album baru Presiden adalah Pihak berkepentingan yang tentu memiliki agenda tertentu dalam rangka perannya sebagai oposisi bagi Pemerintah berkuasa. Media-media yang gencar mengangkat masalah ini kebanyakan milik politisi oposisi Pemerintah. Bahkan akun-akun anonim di Twitter yang ramai menggunjingkan Album baru presiden dapatlah dikatakan sebagai akun-akun pengkritisi Pemerintah.

Sementara itu salah satu pihak yang pro dengan Presiden mengatakan bahwa keputusan Presiden merilis album adalah suatu bentuk kesenian, jangan dikaitkan dengan politik. Pernyataan yang menggelikan tentu mengingat peran Presiden yang juga sebagai seorang Politisi. Seperti telah disebutkan diatas bahwa mau tak mau keputusan presiden merilis album kembali, terlepas dari niat Beliau berkesenian, tetap akan menyenggol ranah politik sesuai dengan jabatan Beliau sebagai Presiden dan politisi partai berkuasa. Tetap akan ada pihak-pihak yang mempolitisasi Album Harmoni Presiden ini, sebab jika pihak yang pro dengan album baru Presiden ini tetap ngotot dengan pernyataan “Jangan campur tindakan kesenian Presiden dengan politik.” Barangkali Presiden harus menjadi salah satunya antara menjadi Presiden atau Seniman, agar keduanya tidak bercampur?

Lalu bagaimana dengan nasib rakyat biasa? Jangan sampai Kita ikut terombang-ambing dalam pro-kontra album baru presiden. Jangan sampai terseret pembentukan opini dari pihak yang pro maupun kontra dengan album baru Presiden. Ada baiknya Kita memandang hal ini dengan kacamata rakyat biasa, yang membutuhkan Presiden yang benar-benar bermaksud menciptakan harmoni berkebangsaan (bukan dalam sebentuk judul album). Pemilihan paradigma rakyat biasa ini tepat, sebab rakyat biasa bukanlah Kroni yang harus selalu pro dengan Pemerintah, juga bukan Oposisi yang harus selalu kontra dengan pemerintah demi agenda politis. Rakyat biasa hanyalah rakyat Indonesia yang butuh kondisi Negara yang lebih baik dan Pemerintah (Presiden) yang lebih berpihak pada Mereka. Tidak butuh pro-kontra maupun sebentuk album musik Presiden yang mengkoarkan Harmoni dan kedamaian, konon rakyat biasa lebih butuh harmoni dan kedamaian nyata itu di Indonesia.

Aris Setyawan.

Yogyakarta, 15 November 2011.

Sebuah album tribute dari trio punker cewek asal Jepang bernama Shonen Knife. Ditujukan untuk sebuah band yang cukup berpengaruh juga dalam mengusung punk movement bersama dengan Sex Pistols atau The Clash, tak lain adalah The Ramones. Album bertajuk Osaka Ramones: Tribute to The Ramones ini berisi 13 lagu yang seluruhnya ialah hits-hits terkenal band yang digawangi DeeDee dan kawan kawan. Jangan berharap menemukan aransemen baru dengan rasa baru, Osaka Ramones memang dirancang untuk menjadi sebuah album tribute dan mengesahkan betapa Shonen Knife adalahRamones Wannabe. Tiap lagu yang dimainkan dibuat semirip mungkin dengan ciri Ramones yang cepat, tegas, simpel, nihilis, dengan 3 Akor diulang-ulang. Hanya satu yang tak bisa dibuat mirip Ramones dan menjelaskan darimana asal Shonen Knife ini: Aksen penyanyi yang sangat khas Jepang seperti terdengar di Blitzkrieg Bop dimana teriakan “Hey Ho, Let’s Go” beraksen Jepang. Atau aba-aba memulai lagu khas DeeDee yang berhitung “One Two Three Four” pada lagu Scattergun dengan jelas terdengar cewek yang berteriak itu beraksen Jepang.

Tidak mengenal Shonen Knife? Band punk cewek asal Jepang ini memang tidak terkenal. Shonen Knife adalah tipikal band yang sama dengan The Vaselines atau Meat Puppet sekalipun, band yang sebelumnya tidak dikenal, dianggap tidak keren. Namun karena almarhum Kurt Cobain mantan gitaris vokalis Nirvana menyukai band tersebut menyebabkan ikut tereksposnya band-band yang digemari Cobain. Karena kebetulan era 90-an Cobain menjadi semacam Dewa musik, jadilah musisi-musisi yang disukainya walau tadinya tidak keren dan tidak terkenal jadi ikut terkenal juga. Shonen Knife memang tak akan memancing kembalinya Punk Movement menuju gerakan kembali yang lebih besar, dengan kondisi dunia dimana budaya mainstream adalah sabda utama seperti ini rasanya terlalu naïf mengharap pergerakan budaya tanding lahir kembali. Namun paling tidak Osaka Ramones milik Shonen Knife ini dapat mengajak Kita sedikit bernostalgia dengan Sheena is a Punk Rocker, The KKK TookMy Baby Away, atau Beat on a Brat. Bahwa dulu pernah ada sebuah band punk keren bernama The Ramones yang mengobrak-abrik pakem music dengan punk minim akor dan nihilisnya.

ARIS SETYAWAN

Yogyakarta, 11 Oktober 2011.

( created and sent from my computer, go to http://www.arissetyawanrock.wordpress.com for more word and shit.)

Isu yang tengah hangat diperbincangkan adalah perihal RUU Intelejen yang sedang digodok agar dapat menjadi sebuah undang-undang. Saat ini RUU tersebut sedang dalam pembahasan di legislatif. Kenapa RUU itu menjadi bahan perdebatan belakangan ini dan kehadirannya banyak ditolak berbagai pihak? Sebab Rancangan undang-undang Intelijen ini memang terkesan terburu-buru dalam dirumuskan, dan klausul-klausul didalamnya banyak yang multitafsir serta tidak menguntungkan rakyat sebagai warga Negara. Salah satu klausul yang multitafsir itu mengenai misalnya soal ancaman pemidanaan bagi setiap orang yang membocorkan rahasia intelijen. Dengan adanya kata “setiap orang” maka akan banyak orang dipidanakan bila terindikasi membocorkan rahasia Negara. Padahal dalam RUU Intelijen ini parameter ‘Rahasia’ yang dimaksud juga tidak jelas klasifikasinya, jadi andai RUU ini digolkan menjadi sebuah undang-undang dengan klausul diatas tak diubah, niscaya Kita seolah akan kembali memiliki sebuah pemerintahan otoritarian. Sebab setiap opini warga Negara yang dituduh membocorkan rahasia Negara akan segera dipidanakan, termasuk status Facebook atau Twittermu.

Big Brother is Watching You: Sebuah Konsep Panoptik.

            Big Brother ialah nama tokoh fiksi jahat dalam novel distopia terkenal 1984 karya George Orwell. Dalam novel tersebut digambarkan kondisi tatkala sebuah Negara otoritarian mempertahankan kekuasaannya dengan mengekang kebebasan berpendapat warganya (mengingatkan pada rezim orde baru?) yang salah satu caranya dengan mengawasi gerak-gerik warga Negara, serta menyadap tiap perbincangan dalam masyarakat. Untuk membuat warga Negara merasa terus diawasi sang Big Brother menyebarkan pesan jelas pada warga Negara bahwa “Big Brother is watching You” yang ditempel disegala tempat diseluruh penjuru negeri dengan mata Big Brother melotot pada orang yang membaca pamphlet tersebut. Hal ini ditambah dengan disebarkannya berita bahwa Big Brother memiliki sebuah pasukan khusus bernama ‘Thought Police’ atau “polisi pikiran” yang dapat mengetahui apa saja yang ada dalam pikiranmu, jadi saat ada pemikiran pemberontakan sedikit saja akan langsung ditangkap. Big Brother memang berhasil membungkam rakyat dengan cara itu, sebab entah benar Big Brother mengawasi atau tidak, apakah Thought Police memang sedang mengawasi pemikiran tiap orang, pada akhirnya tiap warga Negara terlanjur merasa diawasi dan takut dalam membuat pemberontakan, dalam pemikiran sekalipun. Dan inilah cara kerja panoptik.

Panoptik seperti konsep yang dibedah Michel Foucault ialah konsep dimana sebuah pengawasan dilakukan dengan cara mengkonstruksikan kesadaran pada objek yang diawasi bahwa ia terus menerus dalam pengawasan. Cara termudah memahami Panoptik sebagai berikut, Anda bermaksud mengutil beberapa barang dalam minimarket. Namun dipintu masuk minimarket itu tertulis “minimarket ini diawasi dengan kamera pengintai, setiap pencurian akan ditindak tegas.” Entah sebenarnya dalam minimarket itu ada kamera atau tidak. Anda akan berpikir dua kali sebelum memutuskan untuk mencuri, sebab tulisan dipintu tadi mengkonstruksikan kepercayaan pada diri Anda bahwa dalam minimarket itu diawasi.

Bagaimanapun bila gol menjadi UU Intelijen, ini akan menjadi panoptik senjata pembungkaman warga Negara yang ampuh, sebab setiap orang akan merasa diawasi dan berpikir dua kali bila hendak mengemukakan pendapat di ruang publik. Hal ini diperkuat dengan klausul RUU Intelijen berikutnya soal kewenangan intelijen melakukan “pendalaman informasi.” Sebab  Istilah “pendalaman informasi” hanya mengubah istilah sebelumnya, dari penangkapan, penanganan, dan pemeriksaan intensif. Dikhawatirkan dengan pasal itu pihak intelijen dapat menangkap setiap orang dengan alasan pendalaman informasi, namun pada akhirnya dapat ditahan sebagai tersangka. Dengan klausul diatas akan mematikan demokrasi dan kebebasan berpendapat warga, sebab warga Negara yang hendak mengungkapkan pendapat bahkan meski hanya di status Facebook atau Twitter sekalipun akan berpikir dua kali karena Undang-Undang Intelijen pada akhirnya berhasil mengkonstruksikan kepercayaan bahwa warga Negara diawasi. Big Brother is Watching You.

Who Watches The Watchmen?

            Salah satu klausul berikutnya dari RUU intelijen yang multitafsir ialah mengenai penyadapan dimana pihak intelijen terkesan dapat mengintervensi penyelidikan kepolisian sebagai penegak hukum. Meminjam Satir dari penyair Juvenal “Quis custodiet ipsos custodes?” Yang banyak dikutip di komik dan film Watchmen menjadi “Who Watches The Watchmen?” maka seandainya rancangan undang-undang Intelijen digolkan menjadi sebuah undang-undang berkekuatan hukum, yang dengan pasal-pasal diatas memberikan kekuatan luar biasa pada pihak intelijen sebagai pengawas warga Negara. Pantaslah kita melontarkan pertanyaan Who Watches the Watchmen? Apabila intelijen punya kewenangan luar biasa menjadi pengawas warga Negara, lantas siapa yang akan menjadi pengawas yang mengawasi intelijen? Siapa yang dapat menjamin bahwa sang pengawas memang baik-baik saja dan tidak pernah melakukan kesalahan dalam mengemban kewenangan luar biasa itu. Bagaimana kalau kewenangan mengawasi intelijen itu kemudian dimanfaatkan penguasa untuk menjalankan agenda politis tertentu atau mengintervensi penyelidikan penegak hukum mengenai berbagai isu seperti korupsi. Bagaimana kalau intelijen sebagai sang pengawas menggunakan kekuasaan yang dilindungi undang-undang itu untuk menyadap setiap pendapat warga Negara? Who Watches The Watchmen? Siapa akan mengawasi para pengawas?

Harus segera ada penolakan dari warga Negara (baca: Kita) kepada RUU Intelijen, sebab kalau sampai menjadi undang-undang Kita akan kesulitan bergerak, ucapkan selamat datang pada orde baru berikutnya. Seandainya tetap disahkan menjadi undang-undang ada baiknya berbagai klausul dan pasal yang ada digodok terlebih dahulu secara matang agar tak menimbulkan berbagai masalah dan menyebabkan banyak warga Negara terkena masalah persis UU ITE atau UU Pornografi yang dirumuskan secara tergesa-gesa dan akhirnya menimbulkan banyak permasalahan. Sebab ada kesan bahwa DPR dan pemerintah tergesa-gesa dalam merumuskan RUU Intelijen, bahkan seolah menggunakan isu Bom Gereja Kepunton di Solo beberapa waktu lalu sebagai justifikasi agar RUU Intelijen segera disahkan menjadi undang-undang. Sebab beberapa pihak seperti dari Kontras menilai justru dalam momentum Bom Solo kemarin ada korelasi antara teror di masyarakat dengan pembahasan RUU Intelijen di DPR. Atau memang ada korelasi antara teror dan pemerintahan? adakah?

ARIS SETYAWAN

Yogyakarta, 3 Oktober 2011

( created and sent form my computer. go to http://www.arissetyawanrock.wordpress.com for more word and shit. )

Kelompok anak jalanan ini menamakan dirinya “Seket Pitu: alase Suket bantale watu” ( lima puluh tujuh: beralas rumput, berbantal batu.) sebuah nama yang dengan gamblang merepresentasikan dan bentuk manifestasi dari apa yang Mereka rasakan setiap hari. Ya, kelompok ini adalah kelompok anak jalanan yang setiap harinya bergelut dengan kerasnya jalanan perkotaan. Maka nama kelompok tadi adalah harfiah dimana keseharian anak jalanan ini tidur beralaskan rumput dan berbantal batu. Keras namun tak ada pilihan, hidup adalah sesuatu yang harus Kita terima mau tak mau.

Saya sempat ngobrol sebentar dengan Kelompok Seket Pitu 24 September 2011 kemarin di sebuah pagelaran Ketoprak yang diselenggarakan oleh Rifka Annisa sebuah LSM anti kekerasan perempuan, kebetulan Seket Pitu didaulat menjadi salah satu pengisi acara. Apa yang diceritakan kawan-kawan yang mencari nafkah dengan mengamen ini adalah refleksi kegetiran. Tentang pendapatan perhari, satpol PP yang kadang merazia dan menangkapi, panas atau dinginnya tidur dan tinggal di seputaran benteng Vrederburg, Yogyakarta. Dan lain sebagainya. Sebenarnya Seket Pitu terbilang agak lebih beruntung sebab bagaimanapun sudah ada beberapa pihak yang mau membina Mereka, jadi Seket Pitu sudah agak sedikit mengalami kemajuan dengan dapat pentas di acara-acara yang punya panggung seperti kemarin, tak melulu di jalanan. Namun anak jalanan adalah ibarat gunung es yang hanya Nampak sedikit dipermukaan, lebih banyak tersembunyi di dalam. Faktanya adalah diluaran sana, dijalanan kota-kota besar masih banyak anak-anak bergelimpangan kala malam dan berkejaran dengan waktu kala siang agar tetap hidup. Dan Mereka semua berjuang sendiri, tak ada yang mengurusi atau peduli. Ya, dunia yang Kita tinggali memang tidak selalu baik-baik saja. Ada hal-hal yang kejam dan menyedihkan dalam hidup ini yang bila Kita cermati itu ada disekeliling Kita. Termasuk menyedihkannya nasib anak-anak jalanan ini.

Negara menjamin nasib anak-anak terlantar, itu sudah diatur undang-undang. Namun faktanya anak jalanan yang terlantar ibarat tak tersentuh undang-undang tersebut. Pemerintah seperti tak pernah membuat rencana jangka panjang untuk menanggulangi permasalahan anak jalanan ini, akibatnya jumlah anak-anak yang turun ke jalanan semakin meningkat tiap tahun. Yang ada pemerintah hanya mampu melakukan rencana jangka pendek seperti merazia, menangkap, hanya untuk diberi penyuluhan sebentar lantas dilepaskan lagi. Pemerintah seperti sibuk sendiri dalam pertarungan politis yang besar, melupakan anak jalanan yang dianggap sebagai isu kecil.

Celakanya sikap membiarkan pemerintah ini kadang ditiru oleh warga Negara (baca: Kita) dengan ikut acuh tak acuh pada permasalahan anak jalanan. Ramalan Francis Fukuyama tentang kemenangan kapitalisme memang berhasil, Kita sudah dibesarkan dengan paradigma Kapital ini demikian lama hingga inilah yang jadi pola pikir Kita sampai sekarang. Ketika Kita ditanya apa standar terkini kemanusiaan? Kita akan menjawab dengan paradigma kapital bahwa yang dianggap manusia adalah mereka yang memiliki standar hidup modern seperti sekarang. Sedangkan mereka yang tak bisa memiliki standar hidup modern bukanlah manusia. Itukah yang tengah Kita lakukan sekarang? Tidak memanusiakan anak-anak jalanan atau orang-orang malang lainnya?

Kelompok Seket Pitu kemarin malam membacakan beberapa puisi, Saya agak lupa isinya. Intinya adalah Mereka anak-anak jalanan berharap dan ingin dianggap sebagai manusia Kembali. Mereka tidak memilih hidup dijalanan, namun mau tak mau harus menerima dan menikmati anugerah hidup itu. Mereka hanya berharap dilihat, diperhatikan walau sejenak, dianggap manusia. Maka, anak jalanan atau Kita adalah sama-sama anak yang dilahirkan dalam gejolak modernisasi, ada baiknya Kita ikut memikirkan anak jalanan itu. Lakukan apa yang Kita bisa sebagai warga Negara untuk ikut peduli pada anak-anak jalanan. Mari Kita ikuti jejak Max Weber atau Michel Foucault yang meludahi dan menggugat modernitas yang dianggap menimbulkan ketimpangan. Salah satu cara menantang ketimpangan modernitas itu ialah menghapuskan standarisasi dan parameter antara manusia dan bukan manusia, dengan cara memanusiakan kembali anak-anak Jalanan, selamatkan anak jalanan dengan cara yang Kita bisa.

Salah satu cara peduli anak jalanan, Kunjungi http://www.facebook.com/SSChildJogja atau http://www.twitter.com/SSChildJogja

ARIS SETYAWAN

Yogyakarta, 25 September 2011

( created and sent from my computer, go to http://www.arissetyawanrock.wordpress.com for more word and shit )